There was a commotion in the editor’s office this morning with the presence of a man with the initials JM . The man who admits to being ex-army of the Satu Kompi Brawijaya Division and appeared keen to admit that, due to feelings of frustration and stress, ongoing for years, he could no longer keep quiet about the connection with the involvement of the military operation ABRI/POLRI (TNI/POLRI-red) in East Timor from the year 1994 to the end of 1996.
The journalists of this magazine were confused by this gentleman. However, after several minutes the ex member of ABRI started to explain to the GATRA correspondent about several involvements in the killing operation of several important figures of the pro freedom movement of
Here the magazine correspondent was not very surprised with the information, as it was already an open secret that in the mid 90s the war in East Timor was being stoked by ABRI/POLRI (TNI/POLRI-red) on several of the
However, the story became very different and surprising when ex-sergeant JM (who has to keep his name secret for the safety of his family) explained all the ABRI operational documents to do with the Front Clandestin and East Timor Armed Force.
The main target of the operation was the leader of the Front Clandestin organisation who at that time was led by his commander Keri Laran Sabalae. One thing which was very interesting and also sensational was the dilemma of the military operation which was directly under the command of Colonel Mahidin Simbolon (Simbolon’s rank at the time) with the cooperation with Xanana Gusmao, the “resistance leader” of
Ex-sergeant JM said that he himself was present at the meeting between Colonel M. Simbolon which was conducted in a room of the Lembaga Permasyarakatan Cipinang in
The basis of the meeting was the desire and the readiness of Xanana Gusmao to “centralise” radical groups into an East Timorese resistance organisation body which, according to Xanana, could threaten the efforts of the “quiet resistance” and reconciliation with diverse East Timor political groups who were being hurried along to unify the people of
Because of this, Xanana Gusmao was ready to work together with Col. M Simbolon to annihilate the radical groups of “GPK Fretilin” which among others consisted of several commandants of the Fretilin movement and its followers with names Rodak Timur, Keri Laran Sabalae, David Alex, Konis Santana and Eli Fohorai Boot.
These names were inserted very clearly in a military operation document appendix 1994-1996 which was unfolded by ex-sergeant JM. The core of the “cooperation” between Xanana’s camp and M. Simbolon was the principle of mutualism: Simbolon could achieve success in his military career and Xanana would even become more flexible in controlling the resistance movement which he commanded from LP Cipinang.
It seems clear indeed that the president of the new East Timor was very cunning in maintaining the importance of his group by exterminating his own commanders, who were deemed disloyal to him or even if loyal, according to Xanana they over- prioritised the “violent path” to reach national goals.
Seen from the documents and the various photographs in the possession of JM, it is very difficult to doubt the origin of this story. This is the hidden version and the dark side of the “charisma” of Xanana who was so exalted by his own people. Working with the “enemy” to annihilate his own people.
Ex-sergeant JM himself says the burden he has carried for this time has become lighter with his admittance. He regrets deeply why the East Timorese president was so sly in order to victimise part of the members of his people for the importance of his political strategy. Concerning Major General Simbolon, Serka (sergeant major), JM makes the appeal that the TNI/POLRI headquarters immediately investigate this case.
Because the nature of the military operation at that time secrecy from the unit which was led by Col. M. Simbolon. ABRI headquarters only obtained the military operation appendix copy after the defeat of several “GPK Fretilin”. “Because of this, Major General Purnawirawan Mahidin Simbolon must be immediately investigated remembering that ‘the stars on his shoulders’ of the general is the result of conspiracy with the enemy of the
Imung Yuniardi (Semarang)
Law and Politics, Gatra Number 42, published Friday, 7 September 2004
***
ORIGINAL:
Eks Tentara mengaku: Konspirasi Xanana Gusmao dan Mahidin Simbolon
SISI GELAP SANG PRESIDEN TIMOR LESTE
Jakarta, 6 September 2004 14:45
Gatra dihebohkan dengan kehadiran seorang pria berinisial JM di kantor redaksi majalah pagi ini. Lelaki yang mengaku sebagai seorang eks tentara di Divisi Satu Kompi Brawijaya dan berpenampilan cepak tersebut mengaku sudah tidak dapat lagi meredam segala rasa frustrasi dan stress yang dideritanya beberapa tahun belakangan, berhubungan dengan keterlibatannya di operasi militer ABRI/POLRI (TNI/POLRI-red) di Timor-Timur pada tahun 1994 hingga akhir tahun 1996.
Disini koresponden majalah ini tidak begitu kaget dengan informasi bersangkutan, karena memang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya di pertengahan tahun 90an perang di Timor-Timur sedang hangat-hangatnya dilancarkan oleh pihak ABRI/POLRI ( TNI/POLRI-red) terhadap berbagai basis pertahanan kaum gerilya Timor-Timur atau yang lebih dikenal dengan istilah ABRInya sebagai kaum GPK-Fretilin.
Akan tetapi ceritapun menjadi lebih lain dan mengagetkan ketika eks Serka. JM (yang mengaku agar namanya tetap dirahasiakan-demi keselamatan keluarganya) membeberkan segala dokumen operasi ABRI ketika itu terhadap kaum Front Clandestin dan Armed Force Timor-Timur.
Sasaran utama dari operasi tersebut adalah pemimpin dari organisasi Front Clandestin yang waktu itu dipimpin oleh comandannya Keri Laran Sabalae. Suatu hal yang sangat menarik dan juga menhebohkan adalah sifat dilematis dari operasi militer itu sendiri yang dikomandai langsung oleh Kolonel Mahidin Simbolon (pangkat Simbolon pada waktu itu) dengan bekerja sama dengan “pemimpin perlawanan” Timor-Timur Xanana Gusmao yang sedang mendekam di LP Cipinang Jakarta.
Eks Serka. JM mengakui bahwa dirinya turut hadir dalam pertemuan antara Kolonel.M Simbolon yang dilaksanakan di suatu ruang di Lembaga Permasyarakatan Cipinang di Jakarta. Inti dari pertemuan tersebut adalah keinginan dan kesanggupan Xanana Gusmao untuk “menetralkan” kelompok-kelompok radikal dalam tubuh organisasi perlawanan Timor-Timur yang menurut Xanana dapat mengancam usaha “perlawanan damai” dan rekonsiliasi dengan berbagai kelompok politik Tim-Tim yang sedang dilancarkannya untuk mempersatukan rakyat Timor-Timur.
Oleh karena itu, Xanana Gusmao menyatakan bersedia bekerjasama dengan Kol.M Simbolon untuk membasmi kaum-kaum radikal di tubuh “GPK Fretilin" yang antara lain terdiri dari beberapa komandan gerakan Fretilin dan anak buahnya dengan nama Rodak Timur, Keri Laran Sabalae, David Alex, Konis Santana dan Eli Fohorai Boot.
Nama-nama tersebut tercantum dengan sangat jelas sekali di lampiran dokumen operasi militer tahun 1994-1996 yang dibeberkan oleh eks-Serka JM. Inti dari “kerjasama” antara kubu Xanana dan M Simbolon dalah prinsip mutualisme; Simbolon dapat sukses di karir militernya dan Xanana pun menjadi lebih fleksibel dalam mengontrol gerakan perlawanan yang dikomandai olehnya dari LP Cipinang. Terlihat jelas bahwsanya sang Presiden dari negara baru Timor Leste ini telah sangat lihai sekali untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya dengan membasmi para komandanya sendiri yang dianggap tidak loyal kepadanya ataupun kalau loyal, menurut Xanana mereka lebih mengutamakan “jalan kekerasan” untuk mencapai tujuan nasional.
Melihat kepada dokumen-dokumen dan berbagai foto yang dimiliki oleh JM kiranya sulit sekali untuk meragukan keaslian dari versi cerita ini. Ini adalah versi tersembunyi dan sisi gelap “karisma” seorang Xanana yang begitu diagung-agungkan oleh rakyatnya sendiri. Bekerjasama dengan “musuh” untuk membasmi kaumnya sendiri.
Eks Serka. JM sendiri mengaku beban yang disandangnya selama ini menjadi lebih ringan dengan pengakuannya ini. Dia sangat menyayangkan mengapa Presiden Timor Leste ini begitu liciknya untuk mengorbankan sebagian dari anggota masyarakatnya hanya untuk kepentingan dari strategi politiknya. Mengenai Mayjen. Simbolon, Serka. JM memhimbau agar Mabes TNI/POLRI harus segera menyelidiki kasus ini. Karena sifat dari operasi militer pada waktu itu adalah rahasia dari unit yang dipimpin oleh Kol.M Simbolon.. Mabes ABRI hanya mendapatkan copy lampiran hasil operasi militer setelah tewasnya beberapa komandan “GPK Fretilin”. "Oleh karena itu, Mayjen Purnawirawan.Mahidin Simbolon harus segera diselidiki mengingat “bintang- bintang di bahu” sang jenderal adalah hasil konspirasi dengan musuh Republik Indonesia pada saat itu" demikian Eks Serka JM. [IY, GAT]
Imung Yuniardi (
[Hukum dan Politik, Gatra Nomor 42, beredar Jumat, 7 September 2004
Mark Dodd
The Australian - July 07, 2008
East Timor Prime Minister Xanana Gusmao has signed a $US14.4 million ($14.9 million) food security contract giving sole import rights to the vice-president of his political party - a deal that is ringing alarm bells at the UN and among the impoverished country's main donors, including Australia.
Dili-based diplomatic sources said they had strong concerns about the deal, seen as a blow against efforts to improve governance and transparency in one of
Speaking on national television on Saturday night, Mr Gusmao defended the contract, saying it would ensure food security for the country at a time of need.
A copy of the contract signed on May 7 - entitled "The Supply and Warehousing of White Rice" - which has been obtained by The Australian, shows Mr Gusmao's signature authorising the procurement of 16,000 tonnes of white rice for $US14.4 million.
The beneficiary is given as Germano AJda Silva, director of Dili-based Tres Amigos Company and vice-president of Mr Gusmao's CNRT party.
The contract is an amendment to an earlier procurement for 8000 tonnes of rice for a price originally set at $US4.08million.
"The Ministry of Finance Procurement Service hereby declare the following amendments to the above mentioned contract," it says. "The contract price is hereby changed from $US4.08 million to $US14.4million.
"The price increase has resulted from changes to the contract quality and unit price."
The opposition Fretilin said yesterday the rice contract was evidence of growing corruption involving the Prime Minister and close associates.
Fretilin's Arsenio Bano - who sits on the parliamentary committee for financial oversight, defence, national security and foreign affairs - said in addition to conflict of interest concerns, the deal had major national budget implications for this year.
Mr Bano alleged that Mr da Silva had been involved in an earlier case of misappropriation of public monies in 2000 in which Mr Gusmao was forced to replace a $US20,000 accounting shortfall in his then presidential office with his own money.
The latest allegations are a blow to the image of Mr Gusmao, a celebrated former leader of the pro-independence FALINTIL guerilla force that spearheaded the territory's bloody 24-year struggle to separate from
"The Prime Minister said on the weekend on national television that he prefers not to let the people of
"What does this statement promote as an example for the other ministers?"
It is understood that the UN's World Food Program, US and Australian embassies in Dili have raised concerns about the deal following several other contentious multi-million-dollar contracts, including the procurement of Chinese patrol boats and two heavy fuel-oil powered electricity plants.
To cover these and other contracts, the Government has sought a supplementary budget increase for 2008 of more than 122 per cent, up from a parliamentary approved $US425.5 million to $US773 million.
According to Mr Bano, the Government has shown an inability so far to spend even a fraction of its original budget allocation and moves to raise more money from the public coffers are matters of extreme concern.
"What we are very concerned about is the Government's capacity to spend this money properly. Between January and March this year, the Government spent only $US32million - that is just over $US10 million a month," he said. "Why on earth would they now be wanting an extra $US425 million?"
Fonte e sublinhado Timor Online/10 outubro 2007
O Secretário-Geral do Partido FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri lamentou que se assinasse a Guia de Marcha para dar liberdade de circulação a Railós, ele teria sido detido na prisão, mas por o referido documento ter sido assinado pelo ex-Presidente da República, Xanana Gusmão, e o ex-Comandante da Polícia Nacional de Timor, Paulo de Fátima Martins, toda a gente ficou calada.
Alkatiri referiu recentemente este assunto ao Jornal Nacional Semanário e Diário, na Embaixada da China, perto do Farol, em Díli.
Agora podemos ver claramente que a conspiração está aberta. Diziam que o ex. Ministro do Interior Rogério Lobato é que entregou armas a Railós, mas quem utilizou Railós não foi Rogério Lobato mas sim outras pessoas, como o ex. Presidente da República, Xanana Gusmão e o ex-Comandante da Polícia Nacional de Timor-Leste, Paulo de Fátima Martins. Eles usaram Railós, portanto digo que foi uma conspiração.
“Se assinasse a Guia de Marcha estaria na prisão, mas como foi assinado por Xanana, então toda a gente ficou calada», lamentou Alkatiri.
Mari Alkatiri salientou que a justiça não deve ser enfrentada só por alguns cidadãos, mas por todos os cidadãos. Até agora só os apoiantes da FRETILIN é que enfrentaram a justiça mas os outros não.
Railós teve um mandato de captura mas a polícia não o capturou, enquanto que o comandante da polícia de Viqueque, Gaspar, foi capturado. Temos de ter muito cuidado porque deste modo,Timor-Leste está a caminhar para uma ditadura.
“Podemos ver que a Guia de Marcha atribuida a Railós e o ataque de Railós ao Quartel-General das F-FDTL foi denominado como um serviço oficial e depois utilizaram o Railós para a campanha eleitoral de Ramos Horta e Xanana, portanto a Guia de Marcha não foi para o controlar mas sim usar o Railós até ao fim”, explicou.
Sobre a juventude da FRETILIN que fugiu para o mato, Mari Alkatiri disse que ainda não foi informado, mas ouviu dizer que a Polícia fez perseguições, portanto à noite não puderam dormir em casa porque a PNTL, UNPOL e as Forças Internacionais tomaram medidas fora da Lei.
Além disso a FRETILIN irá formar uma equipa constituida por advogados e deputados para descerem à base, para acompanhar esta situação. Penso que a Polícia na “Zona Leste” está demasiada politizada e começa a praticar política em vez de desempenhar os seus serviços profissionalmente.
Em relação à juventude que fugiu para o mato com armas, Mari Alkatiri disse que isto é uma mentira. Toda a gente acusa a FRETILIN de possuir arma, isto é uma mentira que corre do topo até à base. Até agora ninguém ficou ferido com tiros de armas mas sim com pedras. Apenas porque estão contra esses jovens, começam a inventar coisas. (JN Semanário - Edição 6 de Outubro de 2007, colocado online a 9 de Outubro)
